SANKSI BPJS KESEHATAN BERPOTENSI MENUMBUHKAN KETIDAKADILAN

Ada satu hal yang lebih mengusik pikiran saya dari sekedar kabar rencana kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan.

Apa itu?
Ya, sesuai judul yang saya khawatirkan adalah soal sanksi.

Sanksi yang akan diberlakukan oleh BPJS kesehatan berpotensi tidak memenuhi rasa keadilan bahkan berpotensi menghukum orang yang tidak bersalah.

Kenapa bisa begitu?

Jawabannya adalah soal pengenaan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, seperti
Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Lalu, pelanggaran seperti apa yang menyebabkan seseorang atau pemberi kerja selain penyelenggara negara mendapatkan sanksi tersebut?

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja ataupun perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam sistem jaminan sosial sebagaimana diatur peraturan perundang – undangan.

Dalam website BPJS kesehatan disana dijelaskan bahwa sanksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sanksi atas ketidakpatuhan dalam Kewajiban Pendaftaran.

Dalam hal ini setiap orang wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarga atau pekerjaannya (bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara) menjadi peserta BPJS kesehatan.

Dengan demikian, tidak menjadi peserta BPJS kesehatan merupakan sebuah pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan.

Jika sanksi tidak menjadi peserta BPJS kesehatan adalah berupa tidak mendapat pelayanan publik selain pelayanan kesehatan, bukankah ini pemaksaan. Lalu dimanakah letak keadilan?

2.Sanksi atas ketidakpatuhan dalam penyampaian perubahan data dan memberikan data secara lengkap dan benar.

Untuk hal ini saya rasa semua orang paham maksudnya. Yaitu data yang di berikan harus benar dan pabila ada perubahan data, peserta harus segera melaporkan kepada pihak terkait.
Perubahan data yang dimaksud meliputi Alamat rumah, jenis pekerjaan dan jumlah anggota keluarga.

Apabila seseorang tidak melaporkan perubahan data tersebut di atas dalam kurun waktu yang telah di tentukan maka akan mendapatkan sanksi.

3. Sanksi atas kewajiban pembayaran iuran.

Sanksi ini diberikan kepada seseorang atau pemberi kerja selain penyelenggara negara yang menunggak iuran dalam kurun waktu tertentu.

Memang, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pelanggar, baru akan di kenakan setelah adanya teguran tertulis.

Tapi itu baru wajar apabila dikenakan kepada peserta BPJS kesehatan yang sudah mendapatkan manfaat dari fasilitas BPJS kesehatan namun menunggak iuran.

Misalnya seseorang pernah dirawat di sebuah rumah sakit dan dibiayai dulu oleh BPJS dengan jumlah sekian. Namun setelah itu dia menunggak iuran selama satu tahun. Atau iuran yang selama ini dia setorkan belum setara dengan manfaat yang dia dapat. Dalam hal ini wajar jika dia mendapatkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Tapi bagaimana misalnya dengan seseorang yang sejak dia mendaftar, rutin membayar iuran. Dan selama itu, dia belum pernah mendapat manfaat dari fasilitas BPJS, atau pernah mendapat manfaat dari fasilitas BPJS kesehatan namun nilainya lebih kecil dari jumlah iuran yang dia setorkan. Lalu satu tahun berikutnya dia menunggak iuran.

Adilkah jika orang seperti ini ikut mendapat sanksi tersebut?

Padahal ketika orang itu baru mendapat manfaat fasilitas BPJS dangan nilai lebih kecil dari iuran yang dia setorkan, bukankah dia sudah ikut membantu orang lain?

Memang, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu belum sepenuhnya diberlakukan karena Indonesia belum memiliki sistem data yang terintegritas. Tetapi jika nanti sudah diberlakukan, seharunya pihak BPJS mempertimbangkan hal lain. Tidak hanya sekedar memberikan sanksi tegas tapi harus memenuhi rasa keadilan.

Saya sebagai salah satu peserta BPJS kesehatan juga turut prihatin, mendengar kabar anggaran dana BPJS selama ini defisit dan bahkan makin bertambah setiap tahun.

Akan tetapi jika sanksi itu diberlakukan sama rata bagi semua penunggak tanpa memperhatikan hal-hal lain seperti yang saya sebutkan diatas, saya rasa itu tidak adil.

Jangan hanya karena anggaran defisit lalu untuk mengatasinya harus menaikan tarif dan memberikan sanksi tegas.Tapi harus diteliti lebih dalam.

Apa saja penyebab defisitnya anggaran?

Apakah adil jika sanksi diberikan kepada semua penunggak tanpa melihat hal lain?

Pertama masalah defisit anggaran.

Apakah benar defisitnya anggaran karena manfaat yang didapat oleh masing-masing peserta lebih besar dari iuran yang seharusnya dibayarkan? Atau ada faktor lain. Seperti soal banyaknya penunggak iuran.

Seandainya penyebab defisit anggaran adalah karena banyaknya penunggak, tentu ada sebab kenapa begitu banyak orang yang menunggak iuran. Ini tugas BPJS untuk mengkaji ulang.

Apakah kesadaran masyarakat yang masih rendah?

Apakah karena kebanyakan masyarakat merasa belum mendapatkan manfaat yang sesuai?

Apakah karena faktor ketentuan BPJS yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat?

Kalau menurut saya lebih karena ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kita semua pasti tau bahwa ketentuan yang ada saat ini, membayar iuran BPJS kesehatan itu dilakukan selamanya (seumur hidup). Tidak peduli orang itu sudah mendapat manfaat dari fasilitas BPJS kesehatan atau belum.

Disinilah menurut saya orang akan merasa jenuh. Terlebih bagi mereka yang belum mendapat manfaat dari fasilitas BPJS kesehatan yang setara dengan iuran yang dia berikan.

Berbeda dengan mereka yang sudah mendapatkan manfaat dari fasilitas BPJS kesehatan dan menunggak. Ketika mereka menunggak bukan lagi karena merasa jenuh, tetapi ada faktor lain. Bisa keadaan ekonomi yang menurun atau memang kesadaran mereka akan tanggung jawab yang rendah.

Seperti saya misalnya beberapa bulan setelah mendaftar menjadi peserta BPJS kesehatan, istri saya lahiran. Dan secara otomatis saya menggunakan fasilitas BPJS kesehatan tersebut.

Namun beberapa bulan setelah istri lahiran, saya menunggak karena keadaan ekonomi. Maklum saya pekerja serabutan yang penghasilannya tidak tentu. Tidak sedikit saya menunggak, hampir 2 tahun, tepatnya 21 bulan.

Sebelumnya pernah ingin membayar saat telat masih sekitar 7-8 bulanan. Namun uang yang ada hanya cukup untuk membayar sampai 5 bulan. Niat itu saya urungkan karena pada saat itu, kasir minimarket tempat saya membayar bilang kalau telat itu harus bayar sampai bulan terakhir.

Entah benar apa tidak soal itu, akhirnya saya dan istri batal membayar iuran. Niatnya si nunggu sampai uangnya pas sampai bulan terakhir. Eh nggak taunya semakin menambah jumlah iurannya karena semakin bertambah bulan. Singkat cerita sampai nunggak 21 bulan itu.

Tapi Alhamdulillah sekarang sudah lunas sampai bulan ini karena saya merasa sudah mendapatkan manfaat dari fasilitas BPJS kesehatan, jadi saya harus bertanggung jawab.

Itu sepintas kisah saya dengan BPJS kesehatan.

Mari kita lanjut soal sanksi dan kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan.

Terlepas apapun penyebab defisit anggaran tersebut seharusnya soal pemberian sanksi bagi penunggak harus memenuhi rasa keadilan.

Misalnya sanksi tersebut hanya berlaku bagi setiap peserta yang sudah mendapatkan manfaat dari fasilitas BPJS kesehatan dan menunggak dalam kurun waktu tertentu.

Dengan kata lain setiap orang yang sudah mendapatkan manfaat dari fasilitas BPJS kesehatan tidak boleh menunggak iuran sampai kurun waktu tertentu atau sampai iuran yang disetorkan setara dengan manfaat yang didapat.

Kemudian bagi peserta yang belum mendapatkan manfaat dari fasilitas BPJS kesehatan harus menyetor iuran sampai kurun waktu tertentu atau sampai jumlah tertentu.

Misal setiap peserta wajib membayar iuran minimal 5 tahun atau dengan nilai rupiah minimal 5 juta. setelah itu boleh berhenti menyetor iuran, selama dia belum menggunakan fasilitas BPJS.

Itu sekilas pandangan saya tentang regulasi yang seharusnya diterapkan oleh BPJS agar lebih memenuhi rasa keadilan.

Jika tidak ada regulasi semacam itu, saya berkeyakinan makin lama masyarakat akan merasa jenuh dengan beban iuran yang harus ditanggung seumur hidup.

Ketika masyarakat jenuh dan terus menunggak maka anggaran akan selalu defisit. Menaikan tarif juga percuma, kalau masyarakat tidak mau membayar.

Sanksi tegas seperti tidak mendapat pelayanan publik tertentu, mungkin bisa membuat masyarakat taat membayar iuran.

Tapi jika sanksi itu diterapkan tanpa diikuti regulasi yang memenuhi rasa keadilan maka, jargon BPJS “DENGAN GOTONG ROYONG SEMUA TERTOLONG” hanya jargon kosong tanpa arti.

Kenapa?

Gotong royong kok maksa?
Bagaimana nggak maksa?

La wong nggak ikut kena sanksi, ikut telat bayar kena sanksi. Wajib seumur hidup pula. Apakah ini adil?

PENTING……..!!!!!!!
Tulisan ini bukan untuk menghakimi atau memojokan pemimpin atau pihak manapun yang terkait dengan tulisan ini. Ini hanyalah sebatas pandangan pribadi mengenai BPJS kesehatan dengan segenap masalah yang ada.

Jika setuju silahkan like dan berikan komentar. Jika tidak setuju boleh kita berdiskusi dengan kepala dingin.

Monggo.

12 respons untuk ‘SANKSI BPJS KESEHATAN BERPOTENSI MENUMBUHKAN KETIDAKADILAN

Add yours

  1. absolutely agree, harusnya dihitung juga nominal yang kita bayar, kalau dalam 5 tahun kita bayar tapi belum pernah memakai fasilitas, harusnya itu disimpan sebagai deposit, ketika kita pakai fasilitas dihitung saja total yang kita gunakan lalu masih ada sisa berapa, jika kurang maka kita wajib membayar di bulan setelah 5 tahun itu, jika cukup buat apa kita bayar? ada orang yg dianugerahi tidak sakit selama bertahun², ada orang yang harus check up setiap minggu yang mana jika ditotal iuran yang dia bayarkan tidak setara dg biaya yg dia habiskan, sebaiknya bpjs mengelompokkan pengeluarannya tidak hanya berdasarkan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan penyakit yang diderita, jika pasien perlu perawatan tiap minggu, maka dikelompokkan sesuai peserta dg penyakit yg pengeluaran pengobatannya setara, sementara utk mereka yang jarang sakit dikelompokkan dengan yang jarang sakit, jika yg jarang sakit punya saldo, ketika meninggal harus dikembalikan.

    Disukai oleh 1 orang

    1. Betul banget. Dan saya rasa banyak yang satu pemikiran dengan kita tentang aturan BPJS kesehatan. Klo pun memang kita memegang prinsip gotong royong seharusnya ada diatur juga. Misalnya setiap peserta wajib memeliki deposit minimal 5 juta atau 10 juta lalu ditambah saldo gotong royong 1 juta atau brpa. Tidak seumur hidup mengingat sanksi yang akan diberlakukan begitu tegas.

      Disukai oleh 1 orang

  2. Tulisan yang sangat menarik, Pak. Saya saat ini juga sedang mendalami topik soal BPJS Kesehatan ini. Saya merasa sedikit bagaimana begitu, karena meskipun saya adalah petugas kesehatan, BPJS Kesehatan ini masih sangat sulit untuk saya pahami proses kerjanya.

    Saya banyak mendengar soal ‘ketidakadilan’ yang ditumbulkan oleh sistem BPJS Kesehatan ini, dan bagaimana banyak orang yang tidak bisa secara maksimal menggunakan layanan yang ditawarkan. Saya juga kerap mendengar soal istilah “Subsidi silang” untuk penggunaan BPJS Kesehatan. Istilah subsidi silang ini mmebuat saya ogah untuk lebih jauh mendalami soal sistem BPJS Kesehatan hahaha. Apa-apaan coba.

    Terima kasih sudah menulis topik yang sangat menarik ini, Pak. Saya jadi sangat bersemangat untuk mendalami lebih jauh lagi soal topik ini.

    Disukai oleh 1 orang

    1. Terima kasih atas apresiasi dan kunjunganya di blog ini. Ya begitulah adanya. Sejauh yang saya pahami. BPJS kesehatan itu masih jauh dari slogan yg selama ini di gaungkan. “Dengan gotong royong semua tertolong”

      Masih belum bisa aku menerima slogam itu. Gotomg royong itu tidak ada unsur paksaan, sementara yg ada du BPJS kesehatan sudah jelas yang masih berlaku saat ini adalah pemaksaan.

      Disukai oleh 1 orang

      1. Ia, Pak. Apalagi ada yang namanya Iuran wajib. Iuran saja menggunakan kata “wajib”, ini namanya bukan sukarela. Tapi, mungkin ada yang berpikiran lain/berbeda soal kata ‘wajib’ ini.

        Ia, kalimat “gotong royong” ini lebih seperti “patungan” kalau menurut saya.

        Suka

  3. Ping-balik: Ganta – Ikatan Kata

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: